Layanan UKK Imigrasi Sekayu Disorot, Travel Umroh Desak Pembenahan Sistem yang Transparan dan Humanis
SEKAYU – Kualitas pelayanan publik di Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Musi Banyuasin, Sekayu, menjadi sorotan tajam. Salah satu pemilik biro perjalanan (travel) umroh melayangkan kritik konstruktif guna memastikan para calon jamaah mendapatkan kenyamanan dan keadilan dalam proses pengurusan paspor.
Kenyamanan Jamaah Harus Menjadi Prioritas
Pihak travel menyatakan keprihatinannya saat melihat proses antrean wawancara dan penelitian berkas yang dinilai tidak beraturan. Menurutnya, calon jamaah yang mayoritas merupakan lansia sangat membutuhkan kepastian alur pelayanan agar tidak mengalami kelelahan fisik saat menunggu.
“Kasihan para jamaah kita. Mereka sudah meluangkan waktu dan tenaga, namun di lapangan sistem antrean terkesan tebang pilih. Ada yang baru datang justru dipanggil lebih dulu, sementara yang sudah antre berjam-jam terabaikan. Kondisi ini sangat tidak profesional,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Soroti Disiplin Petugas Perbantuan
Muncul dugaan bahwa ketidakteraturan ini dipicu oleh lemahnya koordinasi oknum petugas perbantuan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang diperbantukan di sana.
Tindakan oknum yang tidak disiplin dinilai dapat merusak citra institusi Imigrasi.
Petugas garda terdepan seharusnya menjadi cermin pelayanan yang mengayomi, bukan justru memicu kegaduhan dengan membiarkan praktik “serobot” antrean terjadi.
Tiga Rekomendasi Perbaikan: Fasilitas dan Sistem
Sebagai bentuk kepedulian terhadap kenyamanan publik, Sastra, perwakilan dari pihak travel, menyampaikan tiga poin desakan utama:
Penyediaan Fasilitas yang Layak: Mendesak pengelola segera menambah kursi antrean, terutama di area depan, agar pemohon lansia dapat duduk dengan layak selama proses verifikasi.
Digitalisasi Antrean Transparan: Menuntut adanya layar monitor urutan antrean yang terpantau publik guna menutup celah manipulasi atau keberadaan “jalur khusus”.
Evaluasi Integritas Personel: Meminta Kepala Dinas Dukcapil dan PTSP untuk mengevaluasi kinerja petugas perbantuan agar bekerja secara profesional sesuai Standard Operating Procedure (SOP).
“Kami hanya ingin calon jamaah merasa tenang dan dilayani dengan hati. Jangan sampai niat ibadah mereka terganggu oleh sistem pelayanan yang semrawut,” tegas Sastra.
Respons UKK Imigrasi: Komitmen Transformasi Melalui M-Paspor
Menanggapi keluhan tersebut, pihak UKK Imigrasi Musi Banyuasin menyambut baik masukan yang diberikan. Viky, perwakilan UKK Imigrasi Sekayu, menyampaikan apresiasi sekaligus permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.
“Kami mengucapkan terima kasih atas masukan dari masyarakat. Ini menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk terus memperbaiki kinerja agar ke depannya pelayanan menjadi lebih baik,” ujar Viky.
Pihak Imigrasi mengakui adanya kendala pada sistem antrean fisik yang belum optimal. Sebagai langkah solutif, saat ini pihaknya telah mengimplementasikan sistem digital secara penuh.
“Kami mengakui sebelumnya sistem antrean fisik memang belum mumpuni. Alhamdulillah, saat ini kami telah menerapkan sistem M-Paspor. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik sehingga pelayanan di lapangan menjadi lebih maksimal, transparan, dan teratur,” tambahnya.
Viky juga menegaskan bahwa pihaknya tidak segan untuk memberikan teguran keras atas kelalaian oknum petugas agar kejadian serupa tidak terulang kembali, demi memastikan pelayanan berjalan maksimal dan adil bagi seluruh pemohon.