Musorkab KONI Muba Memanas dan Berakhir Deadlock, Sejumlah Cabor Ganda Jadi Sorotan
SEKAYU, AQJnews.com – Pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang digelar di Auditorium Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Kamis (19/11/2026) berlangsung panas. Forum yang sedianya menjadi ajang strategis dalam menentukan arah kepengurusan olahraga daerah ini justru berakhir deadlock atau mengalami kebuntuan.
Musorkab sendiri merupakan forum tertinggi organisasi olahraga di tingkat kabupaten yang umumnya digelar secara berkala menjelang atau setelah berakhirnya masa bakti kepengurusan.
Jika terjadi kondisi mendesak atau kekosongan kepemimpinan di luar jadwal normal, mekanisme organisasi mengatur pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub).
Namun, dalam pelaksanaan Musorkab kali ini, suasana persidangan memanas akibat munculnya perdebatan tajam mengenai keabsahan peserta rapat.
Kondisi forum dinilai tidak kondusif setelah ditemukan dugaan adanya kepengurusan ganda pada beberapa cabang olahraga (cabor) yang tetap dipaksakan untuk memenuhi syarat persidangan tanpa disertai bukti administrasi yang sah.
Situasi tersebut mendapat sorotan serius dari Brigjen TNI (Purn.) Purwadi yang turut hadir memantau jalannya persidangan. Ia menilai dinamika yang terjadi di dalam ruangan sudah jauh dari kata kondusif dan mencederai aturan organisasi.
“Kalau melihat suasana seperti ini berarti sudah kurang kondusif. Ada beberapa cabor yang ganda dan tidak ada buktinya untuk pimpinan rapat, tapi tetap dipaksakan memenuhi syarat. Saya akan menyampaikan persoalan ini ke KONI Pusat, dan nantinya pihak Dispora juga akan menyampaikan hal yang sama,” tegas Brigjen (Purn.) Purwadi.
Akibat perdebatan sengit dan keberatan dari berbagai pihak yang tidak kunjung menemukan titik temu, forum Musorkab akhirnya dinyatakan deadlock. Dalam konteks musyawarah organisasi, deadlock menandakan terjadinya kebuntuan di mana forum rapat gagal mencapai kata sepakat (mufakat) atas suatu keputusan maupun tahapan pemilihan karena adanya kendala prinsipil di lapangan.
Hingga rapat diskors, belum ada keputusan final terkait kelanjutan agenda pemilihan maupun langkah tindak lanjut pasca-kebuntuan forum tersebut



