Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing Timpora kabupaten Musi Banyuasin Ciptakan Kondusifitas
AQJ news.com
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang
menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing atau Timpora kabupaten Musi Banyuasin. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Grand Ranggonang pada Selasa (14/8/2024).
Rakor Timpora ini dihadiri oleh berbagai perwakilan instansi seperti dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Muba, Dispora , Dukcapil,Kepolisian Resor muba,kodim 0401 Musi Banyuasin Kejaksaan ,instansi terkait lainnya.
Ketua Tim Pora Kepala kantor kelas I TPI Palembang Khairil Mirza menyampaikan bahwa Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, pengawasan keimigrasian meliputi pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia dan pengawasan terhadap Warga Asing,
Dengan dilaksanakan Rapat Kordinasi ini sangat diharapkan untuk berpartisipasi untuk pengawasan orang asing di kabupaten Musi Banyuasin,baik Perusahaan maupun penduduk
Maka dari itu tujuan dilaksanakannya Rapat Koordinasi ini adalah untuk memberikan pemahaman bahwa Pengawasan Orang Asing merupakan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing khususnya di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
Terkait pasca fenomena pandemi covid 19, aktivitas Keimigrasian kini sudah dibuka kembali setelah 3 tahun Indonesia dan dunia mengalami krisis multidimensi akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan hal tersebut pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Ujarnya
Seperti membuka kembali pintu gerbang negara sebagai tempat lalu lintas orang dari dan ke wilayah Indonesia, perubahan masa berlaku paspor republik indonesia dari 5 tahun menjadi 10 tahun dan juga pemberian second home visa serta golden visa terhadap orang asing yang ingin tinggal di Indonesia dengan waktu yang cukup lama.
Dibukanya kembali perlintasan Orang Asing memang diharapkan agar dapat membangkitkan lagi perekonomian yang sempat terpuruk.
Namun sejalan dengan itu, ada resiko dan kerawanan yang harus diwaspadai dari kebijakan tersebut. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing juga harus diperkuat untuk mencegah adanya pelanggaran ataupun tindak pidana umum dan keimigrasian. Terlebih memasuki tahun politik, diperlukan kewaspadaan dini terhadap potensi-potensi yang dapat mengancam pelaksanaan pilkada serentak yang akan digelar pada akhir tahun 2024.
Senada di sampaikan oleh
Sigit Setyawan, Amd.Im., S.Sos., M.Si Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan
Menyampaikan bahwa rapat kordinasi ini Sangatlah di harapkan partisipasi aktif semua pihak
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan pengawasan terhadap orang asing di Musi Banyuasin dapat berjalan lebih optimal, serta memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Musi Banyuasin
Pada kesempatan ini apresiasi untuk
Kabupaten Musi Banyuasin telah Hadir satker kami harapkan dapat memanfaatkan untuk berkordinasi prihal pengawasan Orang Asing,serta memberikan kemudahan dalam pengurusan paspor dan meningkatkan perekonomian karena pemerintah telah memberikan kemudahan untuk orang asing berinvestasi salah satunya mengeluarkan Golden Visa
Pemegang golden visa dapat menikmati sejumlah manfaat eksklusif dari jenis visa ini. Di antaranya adalah jangka waktu tinggal lebih lama, kemudahan keluar dan masuk Indonesia, serta efisiensi karena tidak perlu lagi mengurus ITAS ke kantor imigrasi.tutupnya
Pj Bupati Muba Musi Banyuasin h.sandi Fahlefi melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Muba Riki Junaidi AP Menyampaikan bahwa pengawasan orang asing ini adalah tugas bersama.
Mari kita sama-sama berkolaborasi untuk kemajuan kabupaten Musi Banyuasin Serta menciptakan rasa aman terhadap paham yang secara tidak sadar pengaruh dari budaya luar,dengan andanya pengawas Bersama insyaallah terciptanya Kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin.