Jadwal Koordinasi Karateker KONI Muba Terpisah-pisah, Pengcab Cabor dan Aktivis Angkat Bicara
SEKAYU — Pelaksanaan rapat koordinasi persiapan Musyawarah Kabupaten Luar Biasa (Muskablub) KONI Musi Banyuasin (Muba) Tahun 2026 menuai sorotan dan kekecewaan. Langkah Tim Karateker KONI Muba yang membagi agenda pertemuan dalam beberapa sesi terpisah dinilai dapat memicu keretakan dan menyia-nyiakan momentum persatuan olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin.
Berdasarkan Surat Undangan Nomor 05/KARATEKER-KONI MUBA/IX/2026 tertanggal 29 September 2026 yang ditandatangani Ketua Tim Karateker, Meidi Rafi Andi, seluruh pengurus cabang olahraga (Pengcab) diundang menghadiri rapat koordinasi pada 6–8 Oktober 2026 di Sekayu. Pertemuan tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas audiensi Tim Karateker ke-2 dengan Bupati Musi Banyuasin di Palembang pada 27 September 2026.
Namun, skema rapat yang disusun justru memicu polemik. Pada Rabu, 7 Oktober 2026, Tim Karateker membagi rapat koordinasi di Gedung KONI Muba menjadi empat sesi terpisah berdasarkan kategori:
Sesi Cabor Terukur (10 Cabor): pukul 09.00 – 10.30 WIB
Sesi Cabor Permainan (22 Cabor): pukul 10.30 – 11.30 WIB
Sesi Cabor Beladiri (14 Cabor): pukul 15.30 – 17.30 WIB
Sesi Cabor Akurasi (7 Cabor): pukul 17.30 – 18.30 WIB
Sebelumnya, pada Selasa, 6 Oktober 2026, Tim Karateker juga mengagendakan koordinasi terpisah dengan Kadispopar Muba pada pukul 15.00 – 17.00 WIB.
Format pertemuan yang terkotak-kotak ini disayangkan oleh sejumlah pengurus olahraga. Menurut mereka, agenda krusial menuju Muskablub seharusnya disatukan dalam satu tempat dan satu forum bersama agar seluruh elemen dapat duduk bersama secara transparan. Pembagian sesi dinilai berpotensi memicu kecemburuan dan rasa saling curiga karena timbul kekhawatirkan adanya perbedaan narasi maupun penyampaian informasi di setiap sesi.
“Sangat disayangkan agenda penting ini tidak dibuat dalam satu tempat dan satu forum bersama. Jika dipisah per kelompok cabor seperti ini, kesannya tidak ada persatuan. Apalagi jika penyampaian bahasanya berbeda-beda di tiap sesi, hal itu bisa menimbulkan rasa saling curiga dan kecemburuan antar-pengcab,” ungkap salah satu pengurus cabor di Musi Banyuasin.
Kritik senada disampaikan oleh Aktivis Musi Banyuasin, Satoto Waliun. Ia menilai kepengurusan karateker sebelumnya telah gagal mengantarkan organisasi sampai ke tahapan musyawarah kabupaten akibat lemahnya komunikasi. Skema rapat terpisah ini dikhawatirkan kembali mengulang kegagalan dalam proses penyatuan.
“Karateker pertama kami anggap tidak berhasil mengantarkan organisasi sampai ke Muskablub. Kalau pola seperti ini terus dipakai, tentunya akan menambah kegagalan penyatuan. Bukankah saat penentuan jadwal sebelumnya juga sempat gagal akibat hambatan komunikasi?” ujar Satoto.
Satoto menambahkan, Pemkab Musi Banyuasin sebenarnya memiliki sarana yang memadai untuk menampung seluruh pengcab dalam satu tempat, seperti Gedung Dispopar atau Auditorium Pemkab Muba.
“Sebenarnya kegiatan ini bisa dilaksanakan di Gedung Dispopar atau Auditorium Pemkab Muba. Fasilitas Pemkab sangat banyak dan cukup untuk menampung seluruh peserta sekaligus. Ini kan agenda untuk menentukan masa depan olahraga Muba, jadi kebersamaan harus diutamakan,” tegasnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai keluhan para pengcab dan kritik aktivis tersebut, Ketua Tim Karateker KONI Muba, Meidi Rafi Andi, belum memberikan tanggapan. Pesan konfirmasi yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp tidak dibalas hingga berita ini diturunkan.
Para pemangku kepentingan olahraga berharap Tim Karateker KONI Musi Banyuasin dapat mengedepankan keterbukaan dan merangkul seluruh 53 cabang olahraga secara setara dalam satu forum utuh demi menjaga kondusivitas serta menyukseskan Muskablub KONI Muba 2026.